Di bawah ini yang termasuk cakupan materi muatan peraturan daerah atau provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten adalah…

A. kepentingan yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama.

B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

C. pertahanan dan keamanan.

D. politik luar negeri.