Otonomi daerah ditandai dengan kewenangan daerah untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom yang pelaksanaannya dipimpin oleh ….

A. menteri negara

B. kepala daerah

C. presiden

D. DPRD

E. MPR